Menteri Diminta Jokowi untuk Segera Selesaikan Sengketa Lahan

Para menteri diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk secepatnya menyelesaikan konflik lahan di sejumlah daerah.

"Kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan dan apa pun," kata Presiden Joko Widodo di kantor presiden Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno dan menteri kabinet lainnya, dalam rapat ini Presiden Joko Widodo membahas mengenai Percepatan Penyelesaian Masalah Pertahanan.

"Masalah pertanahan ini terus saya alami setiap ke daerah baik saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung ke desa. Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN maupun juga rakyat dengan pemerintah," tambah Presiden.

Sengketa tanah terakhir yang ditemukan oleh Presiden adalah konflik antara rakyat dengan PT Perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau.

"Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya siapapun pemilik konsesi itu berikan, berikan kepada masyarakat kampung desa kepastian hukum," tambah Presiden.

Ia mengancam, BUMN yang tidak taat perintahnya akan dicabut konsesinya.


"Kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini cabut suruh konsesinya! Tegas! Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Sudah jelas di situ sudah hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan," jelas Presiden.

Langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah ini menurut Presiden juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN.

"Tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi kabupaten kota ini agar cara-cara yang sistemik yang tersistem bisa menyelesaikan semuanya satu persatu," ungkap Presiden.

Selanjutnya Presiden juga meminta implementasi kebijakan satu peta.


"Nanti juga akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada, saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dari 5-7 juta sertifikat kita harapkan di 2024-2025 persertifikatan di seluruh tanah air akan selesai semuanya," ungkap Presiden.











Sumber: akurat.co